Ketua
M. Zarkasi Ahmadi, SH.

006388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
63
137
453
5615
936
1436
6388

Your IP: 54.144.82.216
2018-11-16 14:06

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan Negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

 

 

Dasar Hukum :
- Pasal 6 ayat (1) huruf (c) SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007
- Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Hakim
Andri Yanti, SHI.
Hakim
Agus Firman,SHI.,M.H.
Hakim
Nismatin Niamah, SHI.
Hakim
Lusiana Mahmudah, SHI.
Panitera
Rumasih, S.H.
PANMUD Permohonan
H. Abdul Hakim, S.H.
PANMUD Gugatan
Warni Ningsih, S.H.
PANMUD Hukum
Diah Erowaty, S.H.
Sekretaris
Marihun, S.H.
Kasubbag Kepegawaian & Ortala
Istiqomah, S.H.
Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan
Arif Rahman Hakim, S.Sos, S.H.
Kasubbag Umum & Keuangan
Syafrizal, S.H.
Panitera Pengganti
Ismail Marzuki, S.H.
Panitera Pengganti
Nur Astaria Ningsih, S.H.
CPNS / Cakim
Arina Kamilia, SHI.
CPNS / Cakim
Fajar Pardanny Putri, S, Sy.

 Siwas